Jakarta. Pembukaan acara Rakornas Tahun 2013
langsung oleh Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi dengan Thema “OPTIMALISASI
PERAN KOMINDA DALAM MENSUKSESKAN PEMILU 2014” sekaligus memberi arahan
telah di terbitkannya Impres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan
Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013 yang di titik beratkan pada Penanganan Konflik
Sosial dan Terorisme, di mana KOMINDA harus menyikapinya dengan langkah-langkah
yang lebih Responsip, Profesional, Tuntas dan Sinergis sekaligus memberi
petunjuk agar :
a.
Para Gubernur, Bupati, dan Walikota
sebagai Ketua Tim terpadu di tingkat Daerah untuk menyusun rencana aksi terpadu
penanganan gangguan Keamanan dalam Negeri di Daerahnya dengan berpedoman pada
rencana aksi terpadu Nasional.
b.
Mengkoordinasikan pelaksanaan
peningkatan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam Negeri di Daerahnya
c.
Segera memberi penjelasan kepada
publik mengenai terjadinya gangguan keamanan dalam Negeri di Daerahnya sebagai
akibat konflik Sosial dan Terorisme serta perkembangan penanganannya.
d.
Melaporkan pelaksanaan nya kepada
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
2.
Disamping itu Badan Intelijen Keamanan
Politik (BAIN TELKAM POLRI) dengan Materi antara lain :
I. PAM PEMILU 2014
·
Tugas
Pokok
Polri
dengan di dukung oleh TNI, Instansi terkait dan Mitra Kamtibmas lainnya
mengelar Operasi Kepolisian terpusat dengan sandi “MANTAP BRATA-2014”, dalam
rangka Pam tahap inti pelaksana Pemilu
Tahun 2014 selama 224 hari mulai dari “Kampanye, Masa Tenang, Pemungutan
Suara dan Penghitungan Suara, Pemilu Legislatif dan Pres/Wapres putaran pertama
dan putaran kedua sampai penetapan hasil pemilu, penetapan kursi dan Calon,
Pengucapan Sumpah Janji/Pelantikan anggota DPR, DPD dan DPRD serta pelantikan
Pres/Wapres” dengan mengedepankan giat Pre-entif dan Preventif di dukung
intelijen dan Gak-Kum sehingga terwujud situasi Kamtibmas yang kondusif.
·
Tujuan
Operasi
Menjamin
rasa aman para Penyelenggara dan Peserta
Pemilu 2014 serta masyarakat dapat hadir ke TPS untuk menggunakan Hak Pilihnya
dengan tenang dan terbebas dari rasa takut akan ancaman dalm bentuk apapun.
II. PERAN INTELIJEN NEGARA DALAM PAM
PEMILU 2014
-
Sebagai Koordinator unsur – unsur
Intelijen Negara (yang terdiri dari BIN, Kesbanglinmas Depdagri, BAIS, BIK,
Intel Kejaksaan dan Intel dari Instansi lainnya.)
-
Para pengemban fungsi Intelijen Negara
secara Sinergis melaksanakan deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman
Pemilu 2014 dan ancaman lainnya yang dapat mengganggu keselamatan dan keutuhan NKRI
-
Intelijen Polri (BIK) beserta
jajarannya tergabung dalam Satgas Deteksi OPS Mantap Brata 2014 dengan tugas
melaksanakan giat Intelijen meliputi Lidik, PAM, GAL, dengan langkah – langkah
Deteksi, Identifikasi dan penilaian dalam rangka penajaman target PAM guna
antisipasi kemungkinan adanya pihak – pihak yang akan menggangu
pelaksanaan rangkaian giat Pemilu 2014
di seluruh Indonesia.
III. KESIMPULAN
-
Secara umum SIT KAMTIBMAS jelang
Pemilu 2014 retalif aman dan kondusif.
-
Perkembangan Lingsatra berpotensi mempengaruhi
stabilitas Pol dan Kamdagri.
-
Suhu Politik menjelang penyelenggaraan
Pemilu 2014 cenderung meningkat sejalan dengan Intensitas dan frekwensi giat
Parpol peserta Pemilu.
-
Pelaksanaan Pemilukada 2013 yang telah
berlangsung di beberapa Daerah berjalan aman dan lancar walaupun ada beberapa
Daerah yang mengalami gangguan yang bersifat Anarkis.
-
Prediksi kerawanan Pemilu jika tidak di
kelola dengan baik dapat berkembang menjadi GUAN KAMTIBMAS, sehingga perlu memantapkan
Sinergitas penyelenggara Intelijen Negara dalam mengantisipasi segala bentuk
ancaman yang dapat ganggu penyelenggaraan Pemilu 2014.
IV. SARAN
-
Agar tetap menjaga Netralitas
Polri dan TNI dalam pelaksanaan Pemilu
2014
-
Perlu pemantapan Implementasi Inpres
Nomor 2 Tahun 2013 tentang penanganan konflik sosial secara konsisten dan
terukur.
-
Perlu peningkatan kewaspadaan aparat
Intelijen Negara dengan melaksanakan Sistem Deteksi dan Early Warning sesuai
dengan Undang – undang dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2012
3.
Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri
(HANKAM) Bapak Mayjen TNI Erfi Triassunu, menyampaikan paparan dengan thema
“OPTIMALISASI PERAN KOMINDA DALAM MENYUKSESKAN PEMILU 2014” dengan menyampaikan Identifikasi Kondisi Keamanan
Nasioanl (KOMNAS) menjelang Pemilu 2014, antara lain :
I) BIDANG IDEOLOGI
a.
Kalangan Ikatan Islam Keras (IGARAS)
gencar Kampanyekan Syari’at Islam
b.
New Left menuntut Rehabilitasi dan
Kompensasi Negara atas pelanggaran HAM Berat pada peristiwa 1965
c.
Wacana untuk kembali ke UUD 1945 atau
Amandemen
d.
Separatis Papua gencar lakukan
Propaganda dan mencari dukungan Internasional.
II) BIDANG POLITIK
a.
Wacana Capres 2014 bergulir terlalu
dini
b.
Penanganan kasusu Korupsi terkesan
lamban
c.
Tidak ada kekuatan Politik yang
Mayoritas
d.
Ketidakpuasan massa terhadap Parpol
akibat kurang terwakili
e.
Munculnya tokoh – tokoh yang
promosikan diri
f.
Indikasi krisis Kader di tubuh Parpol
g.
Turunnya kepercayaan Publik terhadap
KPU
h.
Belum tuntasnya penyelesaian Kasus
Besar
i.
Rendahnya partisipasi Politik
III) BIDANG EKONOMI
a.
Kontruksi Ekonomi Nasional banyak
mendapat kritik karena di nilai lebih memihak kepada pemilik Modal
b.
Pertumbuhan Ekonomi tidak diikuti
pemerataan kesejahteraan
c.
Aspirasi menuntut Keadilan Sosial
Ekonomi
d.
Situasi Perekonomian Nasional akan
dipengaruhi kebijakan Subsidi Energi dan penanganan gejolak perburuhan
e.
Nilai tukar rupiah mencapai Rp.
11.700,- per US$
IV) BIDANG SOSBUD
a.
Rendahnya toleransi antar Umat
Beragama
b.
Problem pembangunan tempat Ibadah
c.
Kohesi Sosial terkesan melonggar
d.
Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba
e.
Perkembangan Teknologi informasi yang
pesat
f.
Belum optimalnya upaya penegakan Hukum
g.
Konflik Agraria
V) BIDANG HANKAM
a.
Ancaman Terorisme
b.
Separatis Papua
c.
Lambang dan Bendera Provinsi Aceh
d.
Gerakan FKM/RMS
e.
Ancaman di Perbatasan Laut, Darat dan Pulau
terluar
f.
Ancaman Asimetris (Non Konvensional)
VI) HAMBATAN
a.
Kecendrungan Ego Sektoral Intel
b.
Konflik antara Kepala Daerah dengan
Wakil Kepala Daerah
c.
Kepala Daerah jarang di tempat tugas
d.
Kurangnya respon Kepala Daerah atau
Instansi – instansi Teknis terhadap informasi yang di sampaikan oleh Kominda
e.
Permasalahan Akurasi DPT
f.
Sengketa Pemilukada
g.
Konflik akibat Sengketa Agraria
4.
Paparan oleh Bapak Sekretaris Dirjen
KesbangPol Deputi dalam Negeri dengan paparan antara lain :
Peran Pemda dalam Penanganan Konflik sesuai dengan
Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:
330/3757/SJ/2013, termasuk Rencana Aksi Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai
dengan Impres Nomor 2 Tahun 2013 untuk di tampung pada APBD Kabupaten/Kota pada
P.APBD 2013 atau APBD 2014 dengan mempedomani semua ketentuan yang di tetapkan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar